Pengertian Kunjungan Industri

Pengertian Kunjungan Industri

Program kunjungan industri ini merupakan salah satu program pendidikan yang berusaha membentuk generasi masa depan untuk mengenal budaya industri (industrial culture), melaksanakan disiplin kerja sekaligus mengenal industri manufaktur. Pihak yang mengikuti kegiatan kunjungan industri memiliki kemampuan analitik dan rekayasa yang kreatif, inovatif, dan mandiri, memiliki integritas kepribadian dan keilmuan yang tinggi serta memiliki motivasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Manfaat Kunjungan Industri

Manfaat dari kunjungan Industri adalah dapat mengetahui kedisiplinan dan tata tertib yang tegas dalam dunia kerja pupuk dan petani, melihat secara langsung cara kerja produksi, mendapat gambaran saat akan bekerja di industri.

Kunjungan industri sebagai pemberdayaan proses perubahan

Selaras dengan perkembangan peradaban manusia, telah terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami atau disebabkan oleh perubahan-perubahan yang lingkungan fisik maupun perubahan-perubahan yang terjadi akibat ulah atau perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai akibat dari terjadinya perubahan-perubahan tersebut, kebutuhan-kebutuhan manusia juga semakin berubah, baik dalam ragam, jumlah dan bentuk kebutuhannya. pada masyarakat yang masih “sederhana” mereka hanya membutuhkan tiga macam kebutuhan pokok yang berupa pangan/makanan, sandang/pakaian dan papan atau pemukinan atau tempat tinggal. Tetapi, dengan semakin berkembangnya peradaban (pengetahuan, keinginan, aspirasi atatu harapan teknologi yang digunakan dll), kebutuhan pokok itu terus berubah dan bertambah, seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi dll. Bahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik, tetapi meningkat lagi termasuk kebutuhan nonfisik, seperti spiritual, kebebasan, keadilan, gaya hidup (life style) dan lainnya.

Dari jumlahnya, juga terjadi perubahan kebutuhan pangan, misalnya, telah terjadi perubahan dari yang semula mengutamakan jumlahnya, ke arah pengurangan jumlah kepada yang lebih mengutamakan mutunya. Kebutuhan pakaian juga mengalami perubahan dari yang mengutamakan mutu bahan (kekuatan) daripada jumlahnya, ke arah yang lebih mengutamakan keragaman fungsinya ( pakaian sehari-hari) pakaian kerja, pakaian pesta, dll). Demikian juga tentang perumahan, yang semula lebih mengutamakan luasan atau volume bangunan, ke arah “minimalis” sesuai dengan fungsinya.

Di samping itu, perubahan-perubahan yang terjadi juga tidak hanya sekedar dalam ragam dan jumlah, tetapi juga bentuk dan kualitasnya. Untuk pangan, akhir-akhir ini terjadi perubahan dalam penyajian dan mutu bahan (pangan vegetarian, fast food, pangan organik, dll). Perubahan kebutuhan terhadap pakaian telah mengalami perubahan-perubahan rancang (desain, mode) sesuai dengan tempat dan waktu penggunaaannya, serta kualitas atau mutu bahan baku yang diperlukan maupun cara/teknologi yang di perlukan untuk membuat pakaian tersebut. Demikian pula mengenai perumahan yang tidak lagi “patuh” dengan arsitektur tradisional, namun bisa ke arah arsitektur dan negara lain (seperti Eropa, Mediteran, Jepang, dll)1 .

Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, Lippit dkk (1985) mengemukakan bahwa perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perilaku manusia itu, pada dasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Adanya keinginan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan[1]kebutuhan yang semakin berubah dan keinginan mereka untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi: sumber daya dan lingkungan disekelilingnya melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.
2. Adanya atau lebih diketemukanya inovasi-inovasi yang memberikan peluang atau menumbuhkan aspirasi-aspirasi baru bagi setiap manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan atau memperbaiki kesejahteraan hidupnya, tanpa harus menggangu lingkungan aslinya.

Kedua alasan seperti itulah yang sering kali menumbuhkan motivasi pada diri seseorang dan masyarakat/bangsa untuk melakukan upaya-upaya tertentu yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan. Sebab jika dia tetap tinggal diam, akan menjadi orang terbelakang atau ketinggalan.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan kebutuhan tersebut, Dahama dan Bhatnagar (1980) mengemukakan faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan, yang meliputi :

1. Adanya keinginan manusia untuk selalu melakukan “modifikasi” kebutuhan-kebutuhannya, baik untuk menghadapi masalah-masalah jangka pendek maupun jangka panjang. Selaras dengan itu, setiap individu atau masyarakat juga terus-menerus melakukan koreksi-koreksi terhadap cara atau upaya serta teknologi yang harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan “baru” tersebut.
2. Terjadinya persaingan-persaingan antarindividu atau masyarakat yang senantiasa ingin memenuhi dan hal ini hanya dapat diperoleh melalui upaya-upaya perubahan dengan mengeksploitasi atatu memodifikasi sumber daya (fisik dan nonfisik) yang tersedia dan dapat dimanfaatkan di lingkungannya.
3. Terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan fisik dan kelembagaan sebagai akibat persaingan antarindividu atau antarmasyarakat yang saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menghadapi keadaan dunia dan perubahan zaman seperti itu, setiap individu dan masyarakat sebenarnya dapat memilih untuk menunggu terjadinya perubahan yang bersifat alami berupa gerakan-gerakan alami menuju kepada keseimbangan dan keselarasan “baru”, ataukah secara aktif (melalui upaya sendiri atau bersama-sama lingkungan sosialnya) melakukan upaya-upaya khusus untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Jika memilih alternatif yang pertama, dengan relatif tidak atau sedikit melakukan pengorbanan sumber daya, dia/mereka harus mau menghadapi resiko “ketinggalan zaman” sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sebaliknya, jika memilih alternatif yang kedua, dia/mereka harus siap untuk bersaing dan memenangkan persaingan dengan sesamanya. dimana persaingan antarmanusia itu pada hakikatnya senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan menikmati kehidupan yang serba kecukupan (baik fisik dan nonfisik) untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Dengan kata lain, untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, setiap warga masyarakat (secara individual bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain) harus secara aktif merancang kegiatan[1]kegiatan yang tertuju pada perubahan yang lebih cepat dibanding perubahan yang akan berlangsung secara alami. Hal ini berguna untuk bisa menuju kepada kondisi keseimbangan baru yang tidak alami tetapi berdasarkan upaya manusia melalui kegiatan-kegiatan “pembangunan” atau “perubahan yang terencana”.

Perubahan terencana, pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis, yang di rencanakan oleh seseorang yang (secara individual atau yang tergabung dalam suatu lembaga[1]lembaga sosial). Artinya, perubahan tersebut memang menuntut dinamika masyarakat untuk mengantisipasi keadaan-keadaan di masa mendatang (yang diduga akan mengalami perubahan) melalui pengumpulan data (baik yang aktual maupun yang potensial) dan menganalisisnya, untuk kemudian merancang suatu tujuan dan cara mencapai tujuan-tujuan yang digunakan di mendatang. Oleh sebab itu, perubahan terencana selalu menuntut adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Terkait dengan perubahan terencana, proses perubahan sering kali terkendala oleh keterbatasan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan, tidak saja keterbatasan sumber daya yang berupa modal, tetapi juga keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, keterbatasan peralatan atau teknologi yang digunakan dan sering kali juga keterbatasan wawasan yang sangat menentukan semangat untuk melakukan perubahan.

Perubahan-perubahan itu hanya akan terwujud jika dilaksanakan oleh individu-individu atau sekelompok orang yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dapat diandalkan serta sering kali juga memerlukan kelembagaan tertentu. karena itu, perubahan terencana memerlukan pemberdayaan masyarakat agar mau dan mampu melakukan perubahan.

Pemberdayaan sebagai proses perubahan, memerlukan inovasi berupa ide-ide, produk, gagasan, metode, peralatan atau teknologi. dalam praktiknya, inovasi tersebut sering kali harus berasal atau didatangkan dari luar. Tetapi, inovasi juga dapat dikembangkan melalui kajian, pengakuan atau pengembangan terhadap kebiasaan maupun nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal atau kearifan tradisional (indigenuous technologi.)

Di samping itu, pemberdayaan sebagai proses perubahan mensyaratkan fasilitator yang kompeten dan memiliki intregitas tinggi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat yang akan difasilitasi. Fasilitator ini dapat terdiri dari aparat pemerintahan (PNS), aktifis LSM, atau tokoh masyarakat/warga setempat.

Untuk itu, pemberdayaan juga memerlukan fasilitator yang berperan atau bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi dan melakukan advokasi demi mewujudkan perubahan-perubahan yang di perlukan. Pengalaman menunjukkan bahwa ketidakberdayaan masyarakat itu terjadi karena perilaku birokrasi bersama politisi dan pelaku bisnis menempatkan masyarakat sebagai subordinat mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan harus mampu mengubah perilaku elit masyarakat (birokrat, politisi, dan pelaku bisnis) yang kehadirannya bukan sebagai “penguasa”, melainkan lebih menempatkan diri sebagai fasilitator dan supervisor.

Di samping itu, keberhasilan pemberdayaan sebagai proses perubahan mensyaratkan dukungan politik yang memberikan legatimasi terhadap gagasan dan proses perubahan. Oleh sebab itu, setiap upaya pemberdayaan tidak cukup hanya bertujuan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan pendapat (income generating), tetapi harus selalu memiliki nilai politik dan nilai bisnis, sebab politisi memerlukan biaya perjuangan dan pelaku bisnis selalu memerlukan dukungan politik.

Dalam hubungan ini, peran akademis sangat diperlukan guna melakukan fungsi edukasi dan advokasi. Selain itu, peran media juga sangat diperlukan guna melakukan fungsi komunikasi dan diseminasi inovasi.

Kunjungan industri sebagai proses pemberdayaan dan proses pembelajaran

Secara teoritis, perubahan terencana yang dilaksanakan melalui pemberdayaan dapat dilakukan dengan melakukan pemaksaan, ancaman, rujukan atau pendidikan. perubahan melalui pemaksaan atau ancaman, memang dapat terwujud dalam waktu yang relatif cepat sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi, perubahan seperti itu hanya dapat terus bertahan manakala pemaksaan atau ancaman dapat terus dijaga keberlanjutannya. Jika kekuatan atau pengancaman mengendur, maka keadaan yang sudah berlangsung akan segera terhenti dan kembali seperti sedia kala, seperti sebelum dilakukan perubahan.

Perubahaan yang dilakukan melalui bujukan atau pemberian insentif tertentu juga dapat berlangsung cepat, secepat pemaksaan atau ancaman. Tetapi perubahaan yang berlangsung melalui bujukan dalam waktu panjang justru akan menciptakan ketergantungan, karena bujukan atau pemberian insentif akan mematikan keswadayaan masyarakat. Sebaliknya, perubahaan melalui proses pendidikan sering kali berlangsung lambat. Tetapi efek perubahan yang terjadi akan berlangsung lama dan bertumbuh.

Oleh sebab itu, inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya masyarakat mandiri yang terus menerus melakukan perubahan. Dengan kata lain, pemberdayaan harus didesain sebagai atau dengan kata lain, dalam upaya pemberdayaan, harus terkandung upaya-upaya pembelajaran atau penyelengaraan pelatihan. Dalam kaitan ini, keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi “kebersamaan yang dialogis” artinya mampu menumbuhkan kesadaran (sikap), pengetahuan dan keterampilan “baru” yang mampu mengubah perilaku kelompok sasarannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih menyejahterkan setiap individu, keluarga dan masyarakatnya. Jadi, pendidikan dalam pemberdayaan adalah bersama.

Dalam pemberdayaan bukanlah proses “menggurui”, melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan bukan diukur dari berapa banyak transfer pengetahuan, keterampilan atau perubahan perilaku; tetapi seberapa jauh terjadi dialog, diskusi dan pertukaran pengalaman (sharring). Oleh karena itu, antara fasilitator dan peserta sebagai penerima manfaat, kedudukannya serta sebab saling membutuhkan dan saling menghormati. Di sini, fasilitator tidak harus lebih pintar atau pejabat yang lebih berkuasa, tetapi dapat berasal dari orang biasa yang memilliki kelebihan atau pengalaman yang layak dibagikan.

Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran harus berbasis dan mengacu kepada kebutuhan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya msyarakat serta diusahakan guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

Referensi

Bhatnagar, O.P, dan Dahana OP. (1980 ). Education and Comunication for Development. Oxford, IBH Publising CO : New Delhi.

Lippit, R., Watson, J., & Westley, B. (1985). The Dynamics of Planned Change: A Comparative Study of Principles and Techniques. University of Michigan Press.