Pentingnya Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Dalam kaitan dengan efisiensi eksternal, peran dan fungsi pendidikan vokasi harus memiliki dampak dan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktivitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal, dituntut mampu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan profesional untuk memberikan daya dorong dan daya dukung terhadap kegiatan pembangunan di berbagai sektor usaha dan industri.

Secara pragmatis, pendidikan vokasi harus mampu menyiapkan lulusan yang siap bekerja secara profesional dan/atau mampu berwirausaha untuk menggerakkan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lulusan berbagai lembaga pendidikan akan menjadi angkatan kerja yang siap memasuki pasar tenaga kerja untuk mendukung proses pembangunan dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Ada 6 (enam) urgensi dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu sebagai berikut.

1. Amanah Nawacita dan SDGs 2030

Nawacita 6 menyatakan bahwa “..kami akan membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini…”

Sementara itu, Sustainable Development Goals 2030 menyatakan bahwa “By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship…” (pada 2030 terjadi peningkatan pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan termasuk keterampilan vokasi dan teknikal untuk bekerja dan berwirausaha)

2. Pemenuhan 58 Juta Tenaga Kerja Terampil Sampai 2030

Ekonomi Indonesia dengan peluang bisnisnya yang besar membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan sikap kerja yang tepat. Perekonomian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan kondisi yang relatif stabil. Pada tahun 2030, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara ke-7 dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia. Ini merupakan loncatan yang signifikan dari posisinya di peringkat ke-16 pada tahun 2012. Dalam jangka waktu 15 tahun ke depan, akan terjadi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dari 55 juta pada saat ini menjadi 113 juta pada tahun 2030. Peluang bisnis sebesar 1.8 triliun US Dollar—antara lain di bidang jasa, pertanian, dan perikanan—juga diproyeksikan akan tercipta (McKinsey, 2012). Oleh sebab itu, tersedianya sumberdaya manusia (tenaga kerja) dalam jumlah memadai dan dengan keterampilan yang tepat bisa membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investasi yang bisa menggerakkan pembangunan.

3. Persaingan di Tingkat Regional dan Global

Dalam lingkup regional adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) memberikan kemungkinan adanya lapangan kerja terbuka sampai tahun 2025, yaitu sebesar 14 juta lapangan kerja. Selain itu, terdapat 20 jenis kompetensi yang dapat dimasuki para lulusan pendidikan vokasi. Kedua puluh kompetensi yang dimaksud adalah pariwisata, manufaktur/mekatronika/elektro, pertanian/perikanan/ perkebunan, konstruksi, bisnis dan perdagangan, industri kreatif, food and beverage, otomotif, welding, kimia industri, akuntansi, kewirausahaan, building/complex engineering, entertainment, sound and lighting engineering, pelayaran niaga, keperawatan: caregiver/baby sitter, instruktur bahasa Inggris/Jepang/Korea/Jerman/Prancis/Belanda, surveyor, massage & spa.

Dalam lingkup global diperkirakan akan terjadi 23% penurunan usia kerja di Eropa dalam rentang waktu antara 2010 sampai 2050 yang disebabkan oleh ageing society. Penuruan penduduk usia kerja di Eropa ini membuka peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja Indonesia.

4. Menyiapkan Generasi Emas 2045

Pada tahun 2045, lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tergolong usia muda. Pada sekitar tahun 2040 akan ditemukan sekitar 195 juta penduduk dalam usia produktif sehingga terjadi peningkatan yang pada tahun 2015 berjumlah 170 juta orang.

Penduduk usia produktif tersebut agar dapat menjadi tenaga terampil perlu dibekali dengan keterampilan abad 21. Pendidikan vokasi tidak boleh gagal, karena kegagalan penyiapan tenaga terampil melalui pendidikan vokasi akan menyebabkan permasalahan secara ekonomi dan menambah angka pengangguran di Indonesia.

5. Memperbaiki Struktur Tenaga Kerja

Nawacita 5 Kabinet Kerja Jokowi—Jusuf Kalla adalah “meningkatkan kualitas hidup manusia”, akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dan “Wajib Belajar 12 Tahun” bebas pungutan. Momentum menjadikan pembelajaran 12 tahun sebagai wajib belajar berimplikasi kepada perubahan struktur tenaga kerja. Perubahan dimaksud mendorong perwujudan tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan minimal SMA/SMK.

Apabila pada tahun 2015 tenaga kerja Indonesia didominasi oleh lulusan di bawah Sekolah Dasar (45.1%) pada pada tahun 2030 diperkirakan lulusan SD atau di bawahnya akan menjadi berkurang menjadi 21.7%. Perubahan latar belakang lulusan yang bekerja yang berasal dari tingkat SMA adalah dari 16.4% pada tahun 2015 menjadi 18.5% pada tahun 2030; dan untuk lulusan SMK dari 9.8% pada tahun 2015 menjadi 22.8% pada tahun 2030.

6. Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Efisiensi

Data statistik menunjukkan bahwa

• dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76% berpendidikan SMK (BPS, 2015);
• hanya 22,3% guru SMK yang mengajar sesuai bidang keterampilan (Guru Produktif); dan
• pendidikan vokasi belum link-and-match dengan DUDI (dunia usaha/ industri).

Di samping itu, fakta menunjukkan bahwa pendidikan vokasi belum linkand-match dengan DUDI (dunia usaha/industri). Fakta tersebut diduga karena dalam beberapa dekade terakhir SMK dikelola dan ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Revitalisasi pendidikan vokasi dapat memanfaatkan momentum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan SMK dikoordinasikan oleh pemerintah daerah provinsi. Pengalihan kewenangan ini diperkirakan dapat menajamkan ketepatan pemenuhan supply-demand tenaga kerja lintas kabupaten/kota.